Buka-buka dokumen 2009, eh ternyata ada sedikit catatan lomba yang pernah saya kirim ke UII… Essay tentang Sekolah Gratis 😀 Tapi ini saya potong2 karena terlalu panjang (10 halaman je)
Secara
umum majunya suatu negara dapat dilihat dari mutu pendidikannya. Semakin tinggi
mutu pendidikan di suatu negara, otomatis masyarakatnya juga semakin cerdas dan
kemakmuran rakyatnya akan tercapai.Dapat
kita lihat di negara-negara maju, bahwa
pendidikan dijadikan prioritas utama dalam membangun negara. pemerintah dengan
serius mengatur system pendidikan, sarana pendidikan maupun dana pendidikan. Di
negara maju yang terpenting adalah kualitas SDM, tidak memikirkan masalah dana
yang harus dikeluarkan.
umum majunya suatu negara dapat dilihat dari mutu pendidikannya. Semakin tinggi
mutu pendidikan di suatu negara, otomatis masyarakatnya juga semakin cerdas dan
kemakmuran rakyatnya akan tercapai.Dapat
kita lihat di negara-negara maju, bahwa
pendidikan dijadikan prioritas utama dalam membangun negara. pemerintah dengan
serius mengatur system pendidikan, sarana pendidikan maupun dana pendidikan. Di
negara maju yang terpenting adalah kualitas SDM, tidak memikirkan masalah dana
yang harus dikeluarkan.
Salah
satu contoh negara yang memperhatikan
dan menjadikannya prioritas utama pemerintah adalah Malaysia. Malaysia adalah Negara muslim yang
sanat mementingkan pendidikan sumber daya manusianya daripada bidang lain. Di
negara yang berbahas Melayu tersebut tidak boleh ada satu pun anak Malaysia
yang tidak bersekolah. Oleh karena itu, pendidikan dibebaskan biayanya oleh
pemerintah setempat. Bahkan, semua keperluan siswa juga menjadi tanggung jawab
pemerintah. Alangkah hebatnya jika Indonesia bisa mengungguli Malaysia. Negara
maju lainnya yang menggratiskan pendidikan sampai pada perguruan tinggi adalah
Jerman. Hebatnya lagi, di Jerman orang
asing pun boleh menikmati sekolah
gratis tersebut sampai perguruan tinggi.
Itu sebabnya banyak orang Indonesia pergi ke Jerman untuk memperoleh pendidikan
tinggi, gratis, dan berkualitas. Lalu bagaimana dengan Negara miskin ? Apakah
ada yang seperti Jerman ? Negara miskin seperti Vietnam dan Nigeria ternyata juga mampu menggratiskan wajib
belajar bagi warga negaranya.
satu contoh negara yang memperhatikan
dan menjadikannya prioritas utama pemerintah adalah Malaysia. Malaysia adalah Negara muslim yang
sanat mementingkan pendidikan sumber daya manusianya daripada bidang lain. Di
negara yang berbahas Melayu tersebut tidak boleh ada satu pun anak Malaysia
yang tidak bersekolah. Oleh karena itu, pendidikan dibebaskan biayanya oleh
pemerintah setempat. Bahkan, semua keperluan siswa juga menjadi tanggung jawab
pemerintah. Alangkah hebatnya jika Indonesia bisa mengungguli Malaysia. Negara
maju lainnya yang menggratiskan pendidikan sampai pada perguruan tinggi adalah
Jerman. Hebatnya lagi, di Jerman orang
asing pun boleh menikmati sekolah
gratis tersebut sampai perguruan tinggi.
Itu sebabnya banyak orang Indonesia pergi ke Jerman untuk memperoleh pendidikan
tinggi, gratis, dan berkualitas. Lalu bagaimana dengan Negara miskin ? Apakah
ada yang seperti Jerman ? Negara miskin seperti Vietnam dan Nigeria ternyata juga mampu menggratiskan wajib
belajar bagi warga negaranya.
2.1 Pendidikan di Indonesia
Lalu,
bagaimana dengan sistem pendidikan gratis di Indonesia ? Di Indonesia pada awal
tahun 2009 telah dilaksanakan program sekolah garatis bagi siswa SD dan SMP
yang tidak mampu. Latar belakang diprogramkannya sekolah gratis adalah
berdasarkan Undang-undang Sisdiknas tahun 2003. Dalam peraturan itu disebutkan
bahwa pemerintah bertanggungjawab penuh terhadap wajib belajar 9 tahun oleh
setiap warga negara yang berusia antara
tujuh sampai lima belas tahun. Selain itu, pemerintah dituntut untuk
mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
untuk sektor pendidikan (pasal 31 ayat 4 UUD 1945).
bagaimana dengan sistem pendidikan gratis di Indonesia ? Di Indonesia pada awal
tahun 2009 telah dilaksanakan program sekolah garatis bagi siswa SD dan SMP
yang tidak mampu. Latar belakang diprogramkannya sekolah gratis adalah
berdasarkan Undang-undang Sisdiknas tahun 2003. Dalam peraturan itu disebutkan
bahwa pemerintah bertanggungjawab penuh terhadap wajib belajar 9 tahun oleh
setiap warga negara yang berusia antara
tujuh sampai lima belas tahun. Selain itu, pemerintah dituntut untuk
mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
untuk sektor pendidikan (pasal 31 ayat 4 UUD 1945).
Sekolah
gratis bagi siswa SD dan SMP ini dimulai awal tahun 2009. Di berbagai provinsi
pelaksanaannya berbeda, tergantung keputusan gubernur dan rapat bersama.
Sekolah gratis dimaksudkan bukan hanya untuk manfaat tiap anak semata, tetapi
juga untuk memajukan intelektual bangsa ini. Pendidikan gratis sangat membantu
rakyat miskin yang tidak mampu menyekolahkan anaknya. Selain itu, program
pemertintah ini juga diharapkan akan menghasilkan bibit-bibit unggul calon
pemimpin masa depan.
gratis bagi siswa SD dan SMP ini dimulai awal tahun 2009. Di berbagai provinsi
pelaksanaannya berbeda, tergantung keputusan gubernur dan rapat bersama.
Sekolah gratis dimaksudkan bukan hanya untuk manfaat tiap anak semata, tetapi
juga untuk memajukan intelektual bangsa ini. Pendidikan gratis sangat membantu
rakyat miskin yang tidak mampu menyekolahkan anaknya. Selain itu, program
pemertintah ini juga diharapkan akan menghasilkan bibit-bibit unggul calon
pemimpin masa depan.
Pendidikan merupakan komponen
utama setelah ketersediaan sumber daya alam untuk memejukan negara. Indonesia
telah 63 tahun lebih merdeka dari tangan penjajah tetapi orang-orang di negeri
ini belum mampu mengolah sumber daya alamnya secara tepat. Sebagai contoh
negara-negara di kawasan Asia Timur, mereka dengan keras mendidik sumber daya
manusianya dan selanjutnya dimanfaatkan sebagai tenaga kerja handal untuk
mengolah SDA. Padahal, Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil tambang,
pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain-lain. Mungkin kita bisa dikatakan
loading lama (lola) bagi negara maju di dunia.
utama setelah ketersediaan sumber daya alam untuk memejukan negara. Indonesia
telah 63 tahun lebih merdeka dari tangan penjajah tetapi orang-orang di negeri
ini belum mampu mengolah sumber daya alamnya secara tepat. Sebagai contoh
negara-negara di kawasan Asia Timur, mereka dengan keras mendidik sumber daya
manusianya dan selanjutnya dimanfaatkan sebagai tenaga kerja handal untuk
mengolah SDA. Padahal, Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil tambang,
pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain-lain. Mungkin kita bisa dikatakan
loading lama (lola) bagi negara maju di dunia.
Jika kita memiliki anak-anak
bangsa yang cerdas dan berpendidikan, maka kita tidak perlu mendatangkan ahli
dari negara lain. Seperti yang selama ini kita lakukan, sumber daya alam di
negara ini diolah oleh orang-orang asing sedangkan kita sebagai tuan rumah
hanya menjadi pekerja kasar dengan upah yang sedikit dan tidak mencukupi
kebutukan hidup. Contoh konkretnya adalah pengolahan tambang emas di Irian Jaya
oleh PT.Freeport dari Amerika. Pernahkah terpikirkan bahwa mereka juga turut
ambil bagian dalam pengolahan hasil tambang tersebut ? Mereka dengan mudah
membohongi kita karena kita memang mudah dibodohi. Kita sadar bahwa belum cukup
tenaga ahli asal Indonesia yang mampu menggarap proyek tersebut. Seandainya
seluruh penerus bangsa Indonesia dapa mengenyam pendidikan , tak hanya lulus
SMP, tentunya kita bisa mengolahnya sendiri. Tentunya hasil yang kita peroleh
secara langsung lebih maksimal dan menambah pendapatan per kapita Indonesia.
Setelah itu, secara lambat laun dan berkesinambumham negara kita akan bangkit
dan terpandang di mata dunia internasional.
bangsa yang cerdas dan berpendidikan, maka kita tidak perlu mendatangkan ahli
dari negara lain. Seperti yang selama ini kita lakukan, sumber daya alam di
negara ini diolah oleh orang-orang asing sedangkan kita sebagai tuan rumah
hanya menjadi pekerja kasar dengan upah yang sedikit dan tidak mencukupi
kebutukan hidup. Contoh konkretnya adalah pengolahan tambang emas di Irian Jaya
oleh PT.Freeport dari Amerika. Pernahkah terpikirkan bahwa mereka juga turut
ambil bagian dalam pengolahan hasil tambang tersebut ? Mereka dengan mudah
membohongi kita karena kita memang mudah dibodohi. Kita sadar bahwa belum cukup
tenaga ahli asal Indonesia yang mampu menggarap proyek tersebut. Seandainya
seluruh penerus bangsa Indonesia dapa mengenyam pendidikan , tak hanya lulus
SMP, tentunya kita bisa mengolahnya sendiri. Tentunya hasil yang kita peroleh
secara langsung lebih maksimal dan menambah pendapatan per kapita Indonesia.
Setelah itu, secara lambat laun dan berkesinambumham negara kita akan bangkit
dan terpandang di mata dunia internasional.
Program sekolah gratis yang
diadakan oleh pemerintah pusat sampai saat ini masih terkendala. Program yang
dananya berasal dari Bantuan Operasional Siswa (BOS) tersebut belum merata
dicanangkan di setiap daerah. Misalnya kasus yang terjadi di Kota Bandung
beberapa bulan kemarin. Di kota itu penggratisan biaya sekolah seringkali tidak
tepat sasaran. Contohnya, anak yang betul-betul tidak mampu memang
mendapatkannya tetapi masih ada saja masyarakat yang “pura-pura” tidak mampu.
Pihak sekolah juga merasa kewalahan karena ada bukti berupa Surat Keterangan
Tidak Mampu (SKTM). Jadi, program sekolah gratis di kota ini mirip program
jalur siswa tidak mampu (non-akademis) di sekolah regular berkuota lima persen.
diadakan oleh pemerintah pusat sampai saat ini masih terkendala. Program yang
dananya berasal dari Bantuan Operasional Siswa (BOS) tersebut belum merata
dicanangkan di setiap daerah. Misalnya kasus yang terjadi di Kota Bandung
beberapa bulan kemarin. Di kota itu penggratisan biaya sekolah seringkali tidak
tepat sasaran. Contohnya, anak yang betul-betul tidak mampu memang
mendapatkannya tetapi masih ada saja masyarakat yang “pura-pura” tidak mampu.
Pihak sekolah juga merasa kewalahan karena ada bukti berupa Surat Keterangan
Tidak Mampu (SKTM). Jadi, program sekolah gratis di kota ini mirip program
jalur siswa tidak mampu (non-akademis) di sekolah regular berkuota lima persen.
Pendidikan yang biayanya diambil alih oleh pemerintah
sebetulnya dapat dijadikan “payung hukum” dari program wajib belajar. Konon,
sampai saat ini Indonesia yang telah menjalankan sekolah gratis tetapi belum
mempunyai aturan-aturan yang jelas dan mengikat tentang wajib belajar 9 tahun.
Wajib belajar ala Indonesia tidak identik dengan wajib belajar ala Amerika
Serikat. Kalau di Amerika Serikat, wajib belajar menjadi paksaan bagi peserta
didik, dioatur dengan undang-undan, dan ada sanksi bagi oran tua yang
membiarkan anaknya tidak bersekolah. Adapun ciri-ciri wajib belajar ala
Indonesia ialah tidak bersifat paksaan melainkan himbauan, tidak ada
undang-undang tersendiri selain UU nomor 20 tahun 2003, dan tidak ada sanksi
hukum bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya. Mungkin karena
pendidikan hanya dilihat sebelah mata tanpa memikirkan manfaat terbesarnya.
sebetulnya dapat dijadikan “payung hukum” dari program wajib belajar. Konon,
sampai saat ini Indonesia yang telah menjalankan sekolah gratis tetapi belum
mempunyai aturan-aturan yang jelas dan mengikat tentang wajib belajar 9 tahun.
Wajib belajar ala Indonesia tidak identik dengan wajib belajar ala Amerika
Serikat. Kalau di Amerika Serikat, wajib belajar menjadi paksaan bagi peserta
didik, dioatur dengan undang-undan, dan ada sanksi bagi oran tua yang
membiarkan anaknya tidak bersekolah. Adapun ciri-ciri wajib belajar ala
Indonesia ialah tidak bersifat paksaan melainkan himbauan, tidak ada
undang-undang tersendiri selain UU nomor 20 tahun 2003, dan tidak ada sanksi
hukum bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya. Mungkin karena
pendidikan hanya dilihat sebelah mata tanpa memikirkan manfaat terbesarnya.
Sekolah gratis yang
diselenggarakan di Indonesia dimaksudkan untuk meratakan konsep pendapatan bagi
masyarakat. Selain itu, peserta didik juga dibebaskan dari biaya bulanan, uang
pembangunan, dan buku dibagikan secara cuma-cuma. Ketika pemerintah tidak lagi
membebani masyarakat secara finansial, tentunya tidak ada lagi alasan mereka
untuk tidak menyekolahkan anaknya. Pada akhirnya, partisipasi masyarakat
terhadap program pemerintah tersebut pasti meningkat.
diselenggarakan di Indonesia dimaksudkan untuk meratakan konsep pendapatan bagi
masyarakat. Selain itu, peserta didik juga dibebaskan dari biaya bulanan, uang
pembangunan, dan buku dibagikan secara cuma-cuma. Ketika pemerintah tidak lagi
membebani masyarakat secara finansial, tentunya tidak ada lagi alasan mereka
untuk tidak menyekolahkan anaknya. Pada akhirnya, partisipasi masyarakat
terhadap program pemerintah tersebut pasti meningkat.
Menurut data Survei Sosial
Ekonomi Nasional (Susenas), alasan banyaknya anak yang tidak bersekolah adalah
karena ketidaksanggupan biaya dan bekerja untuk meringankan beban orang tua.
Ketidaksanggupan untuk membayar sekolah tersebut meliputi tidak sanggup
membayar SPP bulanan, uang seragam, dan uang buku pelajaran. Dengan diadakannya
program sekolah gratis ini akan sedikit mengatasi problematika pendidikan di
tanah air Sekolah gratis bisa membuka jalan bagi anak-anak jalanan dan
anak-anak dari keluarga miskin yang secara ekonomi belum mampu membiayai
sekolah.
Ekonomi Nasional (Susenas), alasan banyaknya anak yang tidak bersekolah adalah
karena ketidaksanggupan biaya dan bekerja untuk meringankan beban orang tua.
Ketidaksanggupan untuk membayar sekolah tersebut meliputi tidak sanggup
membayar SPP bulanan, uang seragam, dan uang buku pelajaran. Dengan diadakannya
program sekolah gratis ini akan sedikit mengatasi problematika pendidikan di
tanah air Sekolah gratis bisa membuka jalan bagi anak-anak jalanan dan
anak-anak dari keluarga miskin yang secara ekonomi belum mampu membiayai
sekolah.