Selama
beberapa tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, pembangunan
infrastruktur menjadi program prioritas. Dalam berbagai kesempatan, Presiden
Joko Widodo selalu menyampaikan infrastruktur menyatukan Indonesia dari Sabang
sampai Merauke. “Infrastruktur bisa berupa jalan desa, jembatan desa, Pelabuhan
kecil, dan badara. Infrastruktur ini yang membawa kita untuk berkompetisi dan
menang bersaing dengan negara lain.”
https://pu.go.id/kanal-gallery/494
Setiap negara maju pasti memiliki
infrastruktur yang baik pula. Hal ini mempermudah masyarakat untuk
beraktivitas. Yang dahulu dari Jawa ke Sumatera harus menempuh bus dan mencapai
beberapa hari. Berbeda dengan kondisi sekarang, pemerintah telah membangun
jalan tol sehingga mempersingkat waktu tempuh. Bahkan, dengan adanya bandara
baru, dalam hitungan menit telah sampai tujuan.
Infrastruktur memudahkan persaingan
produk dalam dan luar negeri. Produk dalam negeri kini tidak hanya menjadi raja
lokal, namun bisa go global. Sehingga, percepatan pembangunan di
masing-masing daerah dapat segera dituntaskan.
Di Indonesia bagian timur, misalnya. Beberapa tahun lalu tidka mungkin
aka nada tol laut sebagai penghubung transportasi dari luar Papua. Kini, tol
laut sudah berdiri tegak, memaksimalkan potensi Papua dan sekitarnya.
Pada tahun 2021 ini, Kemterian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KmenPUPR) berkomitmen untuk
memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam mendukung upaya percepatan pemulihan
ekonomi nasional (PEN). Setidaknya, ada 6 kelompok prioritas yang didukung
KemenPUPR: peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan
kesehatan dan lingkungan masyarakat, peningkatan investasi dengan dukungan
terhadap Kawasan strategis nasional, penguatan jarring pengamanan nasional
lewat program Padat Karya Tunai (PKT) serta pembelian produk rakyat dan
pengusaha lokal (UMKM), dan peningkatan ketahan bencana dan perubahan iklim.
Alokasi Program Padat Karya Tunai ditingkatkan demi mendukung program PEN
terutama melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat. Dari
pagu anggaran tahun 2021 Rp 149,81 triliun, Rp 18,14 triliun untuk program PKT.
Jumlah ini meningkat dari alokasi tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 12,32
triliun.
https://pu.go.id/kanal-gallery/590
Target KemenPUPR pada tahun 2021
terbangun sejumlah 9.210 unit rumah susun, 2.440 rumah khusus, 11.200 unit
rumah swadaya dan 40.000 unit prasarana dan sarana umum. Sampai kuartal 1 tahun
2021, pencapaian signiifikan KemenPUPR adalah terbangunnya 164.071 unir rumah
di seluruh Indinesia. Jumlah tersebut terdiri dari pembangunan rumah masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 146.766 unit dan rumah non MBR sebanyak
17.035 unit.
Dalam masa darurat Covid-19 ini,
sejatinya upaya yang dilakukan KemenPUPR ini patut didukung. Dukungan
masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam proyek yang
melibatkan masyarakat langsung. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk
pemulihan ekonomi nasional juga perlu menjadi program prioritas di tahun 2022.
Nyatanya, ini memberikan angin segar dalam penyediaan sarana transportasi serta
pembangunan fisik lainnya di Indonesia.
https://pu.go.id/berita/tingkatkan-ketersediaan-hunian-layak-kementerian-pupr-bangun-rusun-asn-di-kalimantan-utara
Pemerintah dalam hal ini perlu
meletakkan prioritas di tahun anggaran 2022 dengan porsi yang disesuaikan
dengan hasil program 2021. Semoga upaya ini dapat menjadi jembatan emas, untuk
Indonesia segera bangkit dari gelombang pandemi ini.
Penulis: Janu Muhammad